Respons Xiaomi Setelah Masuk Daftar Hitam Pemerintah AS

 

Xiaomi pada akhirnya memberi respon keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang masukkan perusahaan asal Tiongkok itu ke dalam perincian hitam pemerintahan.

Lewat account sah di Twitter, Xiaomi menjelaskan sudah tahu keputusan yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu.

Perusahaan juga pastikan faksinya sudah patuhi hukum di mana mereka bekerja dan memulai usahanya.

Xiaomi memperjelas cuman sediakan produk atau service yang diperuntukkan untuk keperluan komersil dan warga biasa.

"Perusahaan pastikan tidak dipunyai, dikendalikan atau berafiliasi dengan militer Tiongkok dan tidak terhitung dalam perusahaan militer komunis Tiongkok," catat Xiaomi dalam penjelasannya.

MPO Slot Online Xiaomi memperjelas perusahaan akan ambil perlakuan yang pas membuat perlindungan kebutuhan perusahaan dan penopang kebutuhan.

Untuk dipahami, keputusan ini termasuk mencengangkan karena periode kedudukan Donald Trump selaku presiden tinggal enam hari kembali.

Laporan Reuters menyebutkan, ada 9 perusahaan Tiongkok yang lain masuk di dalam blacklist pemerintahan AS sebab tuduhan sama. Info ini berdasar satu dokumen yang disaksikan oleh Reuters.

Ditempatkannya Xiaomi dan beberapa perusahaan Tiongkok yang lain ke dalam blacklist bermakna pemerintahan larang ada investasi dari investor AS ke beberapa perusahaan itu.

Bahkan juga, investor AS diminta melepas pemilikan mereka di perusahaan Tiongkok ini, per 11 November 2021.

Saat itu, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, Xiaomi, dan Comac tidak menyikapi keinginan tanggapan atas masuknya Xiaomi dan beberapa perusahaan ke dalam blacklist.

Daftar hitam atas beberapa perusahaan Tiongkok ini adalah sisi dari usaha Presiden Donald Trump untuk perkuat jalannya batasi dampak Tiongkok di AS, menjelang beberapa hari akhir periode kedudukannya.

Reuters menulis, daftar hitam ini sesungguhnya sudah diamanahkan oleh undang-undang AS tahun 1999 yang mengharuskan Departemen Pertahanan membuat daftar perusahaan yang dipunyai atau dikontrol oleh militer Tiongkok.

Daftar hitam yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan ini berbeda dengan daftar hitam yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan.

Daftar hitam perdagangan lebih mengarah pada larangan perusahaan AS untuk mengekspor tehnologi mereka ke beberapa perusahaan yang masuk daftar. Misalkan Qualcomm dan Google yang tidak dibolehkan menyuplai baik chipset dan software untuk Huawei.

Pentagon --sebutan untuk Departemen Pertahanan AS-- baru memulai patuhi ada daftar hitam pertahanan ini pada sebuah 2 tahun ke belakang.